TINGKAT
KESEJAHTERAAN PROVINSI-PROVINSI DI PULAU JAWA DAN DILUAR PULAU JAWA BERDASARKAN
INDIKATOR DARI DUDLEY SEERS
A.
Berdasarkan
tingkat kemiskinan
Provinsi di pulau jawa :
1.DKI JAKARTA
Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta per September 2013, tercatat ada 375.700 jiwa (3,72 persen)
penduduk miskin. Angka tersebut meningkat 0,02 persen dibandingkan periode sama
tahun sebelumnya, yakni 366.770 jiwa (3,70 persen).
2.BANTEN
Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Provinsi
BANTEN per April 2014 angka kemiskinan di Provinsi Banten yang masih berada
pada angka 5,8 persen penduduk.
3.JAWA BARAT
Menurut BPS, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat
sampai September 2012 berjumlah 4.421.484 orang atau 9,89 persen dari penghuni
Jawa Barat itu sendiri.
4.JAWA TENGAH
Pada akhir 2013 lalu jumlah pendukuk miskin di
provinsi ini menurun menjadi 4,7 juta jiwa, atau 14 persen dari seluruh
penduduk yang ada.
5.DIY
Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini pada September
2013 menunjukkan persentase penduduk miskin kota dan desa di DIY sebesar
15,03%.
6.JAWA TIMUR
Laporan terbaru Badan Pusat Statistik yang
berdasarkan pada hasil survei sosial ekonomi nasional paa September 2013
menyebutkan jumlah penduduk miskin Jawa Timur mencapai angka 4,86 juta.
Provinsi diluar pulau jawa :
1.ACEH
Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini pada September
2013 menunjukkan persentase penduduk miskin kota dan desa di Aceh sebesar
17,72%.
2.RIAU
Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini pada September
2013 menunjukkan persentase penduduk miskin kota dan desa di Riau sebesar
8,42%.
3.JAMBI
Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini pada September
2013 menunjukkan persentase penduduk miskin kota dan desa di Jambi sama besar
seperti di provinsi Riau yakni 8,42%.
4.BENGKULU
Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini pada September
2013 menunjukkan persentase penduduk miskin kota dan desa di Bengkulu sebesar
17,75%.
5.LAMPUNG
Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini pada September 2013
menunjukkan persentase penduduk miskin kota dan desa di Lampung sebesar 14,39%.
B.
Berdasarkan
tingkat pengangguran
Provinsi di pulau jawa :
1.DKI JAKARTA
Menurut Kantor Badan Pusat Statistik Jakarta Utara tingkat
pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta saat ini bulan Februari 2013 sebesar
9,94%.
2.BANTEN
"Jumlah pengangguran di Provinsi Banten per
Desember 2013 yang sementara ini masih cukup besar, yaitu mencapai 9,90
persen," ujar Rano Karno (wakil gubernur Banten)
3.JAWA BARAT
Angka pengangguran di Jawa Barat meningkat dalam
setahun terakhir, dari 9,08 persen pada tahun 2012 menjadi 9,22 persen atau
mencapai 1,87 juta orang pada tahun 2013, menurut data dari Badan Pusat
Statistik (BPS) provinsi.
4.JAWA TENGAH
Menurut data dari BPS provinsi pada tahun 2012 angka
pengangguran terbuka di Jawa Tengah sebesar 5,63 persen.
5.DIY
Badan Pusat Statistik (BPS) awal pekan ini melansir
penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), berdasarkan data terakhir Agustus
2012 hanya 3,97%, turun dibanding Februari 2012 sebesar 4,09%.
6.JAWA TIMUR
Menurut data terbaru dari BPS Jatim, menunjukkan
bahwa jumlah pengangguran di Jawa Timur sampai dengan bulan Pebruari 2013,
tercatat sebanyak 804.378 orang (4,00 %).
Provinsi diluar pulau jawa :
1.SULAWESI SELATAN
Berdasarkan data dari BPS angka Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Agustus 2012 di Sulawesi Selatan mengalami penurunan dibandingkan
dengan TPT tahun sebelumnya yaitu dari 6,6 persen pada Agustus 2011 turun
menjadi 5,9 persen di Agustus 2012.
2.BALI
Hasil survei
angkatan kerja nasional (Sakernas) Agustus 2013, tingkat
pengangguran terbuka (TPT) Bali pada Agustus 2013 sebesar 1,79 persen atau
menurun dibandingkan dengan Februari 2013 1,89 persen dan Agustus 2012 tercatat
2,04 persen.
3.NTT
Berdasarkan data dari BPS Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) NTT Agustus 2013 mencapai 3,16 persen, naik 0,27 poin dari
Agustus 2012 sebesar 2,89 persen.
4.KALIMANTAN BARAT
Berdasarkan data BPS, tahun 2011 tingkat
pengangguran terbuka di Kalimantan Barat (5,44%).
5.KALIMANTAN SELATAN
Berdasarkan data BPS, tahun 2011 tingkat
pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan (6,36%).
C.
Berdasarkan
tingkat ketimpangan di berbagai bidang
Besaran indeks ketimpangan pendapatan nasional yang
diukur dengan Indeks Gini telah mengalami peningkatan secara drastis, dari
sekitar 0,35 pada 2008, meningkat tajam menjadi 0,41 pada 2012. Provinsi yang
mempunyai indeks ketimpangan sebesar 0,41 antara lain adalah Jawa Barat dan
Sulawesi Selatan; indeks ketimpangan sebesar 0,42 adalah DKI Jakarta; indeks
ketimpangan sebesar 0,43 adalah DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, dan Papau
Barat; sementara yang mempunyai indeks ketimpangan sebesar 0,44 adalah
Gorontalo dan Papua.
Lederman et al. (2001) menyatakan bahwa
ketimpangan ekonomi merupakan faktor penyebab tindakan kriminal, sehingga semakin
timpang suatu kota atau negara semakin tinggi tingkat kriminalitasnya.
Studi oleh Kennedy dan kawan-kawan (1996)
menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, semakin tinggi tingkat ketimpangan sebuah
negara bagian, maka semakin tinggi tingkat kematian bayi dan ibu. Beberapa
alasan yang mungkin untuk untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah, semakin
tinggi ketimpangan, maka kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan semakin
beragam dari sisi kualitas dan jenisnya, sehingga menjadi sulit bagi Pemerintah
untuk melayani semua segmen. Dampaknya, kualitas pelayanan kesehatan yang
bisa disediakan oleh Pemerintah secara keseluruhan menjadi lebih rendah.
SOLUSINYA
·
Solusi untuk penanggulangan
kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres
Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen)
PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar
·
Solusi untuk mengatasi masalah pengangguran
yaitu Pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja
memeiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan
investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang
cepat mengenai lapangan kerja.
·
Solusi untuk mengatasi
ketimpangan pendapatan Pemerintah dapat mengurangi ketimpangan dengan tiga
cara, yaitu pajak, pengeluaran pemerintah, dan regulasi. Pajak adalah cara
paling efektif, yaitu dengan menerapkan pajak progresif kepada golongan kaya
untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam program sosial. Tetapi, pajak
progresif di Indonesia tidak dapat berjalan dalam praktiknya karena kelemahan
sistem perpajakan dan ketaatan membayar pajak yang rendah.
REFERENSI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar