TINGKAT KESEJAHTERAAN PROVINSI-PROVINSI YANG ADA DI PULAU JAWA DAN DILUAR PULAU JAWA

TINGKAT KESEJAHTERAAN PROVINSI-PROVINSI DI PULAU JAWA DAN DILUAR PULAU JAWA BERDASARKAN INDIKATOR DARI DUDLEY SEERS

A.    Berdasarkan tingkat kemiskinan

Provinsi di pulau jawa :

1.DKI JAKARTA

Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per September 2013, tercatat ada 375.700 jiwa (3,72 persen) penduduk miskin. Angka tersebut meningkat 0,02 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yakni 366.770 jiwa (3,70 persen).

2.BANTEN

Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Provinsi BANTEN per April 2014 angka kemiskinan di Provinsi Banten yang masih berada pada angka 5,8 persen penduduk.

3.JAWA BARAT

Menurut BPS, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sampai September 2012 berjumlah 4.421.484 orang atau 9,89 persen dari penghuni Jawa Barat itu sendiri.

4.JAWA TENGAH

Pada akhir 2013 lalu jumlah pendukuk miskin di provinsi ini menurun menjadi 4,7 juta jiwa, atau 14 persen dari seluruh penduduk yang ada.

5.DIY

Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini pada September 2013 menunjukkan persentase penduduk miskin kota dan desa di DIY sebesar 15,03%.

6.JAWA TIMUR

Laporan terbaru Badan Pusat Statistik yang berdasarkan pada hasil survei sosial ekonomi nasional paa September 2013 menyebutkan jumlah penduduk miskin Jawa Timur mencapai angka 4,86 juta.

Provinsi diluar pulau jawa :

1.ACEH

Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini pada September 2013 menunjukkan persentase penduduk miskin kota dan desa di Aceh sebesar 17,72%.

2.RIAU

Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini pada September 2013 menunjukkan persentase penduduk miskin kota dan desa di Riau sebesar 8,42%.

3.JAMBI

Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini pada September 2013 menunjukkan persentase penduduk miskin kota dan desa di Jambi sama besar seperti di provinsi Riau yakni 8,42%.

4.BENGKULU

Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini pada September 2013 menunjukkan persentase penduduk miskin kota dan desa di Bengkulu sebesar 17,75%.

5.LAMPUNG

Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini pada September 2013 menunjukkan persentase penduduk miskin kota dan desa di Lampung sebesar 14,39%.

B.     Berdasarkan tingkat pengangguran

Provinsi di pulau jawa :

1.DKI JAKARTA

Menurut Kantor Badan Pusat Statistik Jakarta Utara tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta saat ini bulan Februari 2013 sebesar 9,94%.

2.BANTEN

"Jumlah pengangguran di Provinsi Banten per Desember 2013 yang sementara ini masih cukup besar, yaitu mencapai 9,90 persen," ujar Rano Karno (wakil gubernur Banten)

3.JAWA BARAT

Angka pengangguran di Jawa Barat meningkat dalam setahun terakhir, dari 9,08 persen pada tahun 2012 menjadi 9,22 persen atau mencapai 1,87 juta orang pada tahun 2013, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi.

4.JAWA TENGAH

Menurut data dari BPS provinsi pada tahun 2012 angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah sebesar 5,63 persen.

5.DIY

Badan Pusat Statistik (BPS) awal pekan ini melansir penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), berdasarkan data terakhir Agustus 2012 hanya 3,97%, turun dibanding Februari 2012 sebesar 4,09%.

6.JAWA TIMUR

Menurut data terbaru dari BPS Jatim, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Jawa Timur sampai dengan bulan Pebruari 2013, tercatat sebanyak 804.378 orang (4,00 %).

Provinsi diluar pulau jawa :

1.SULAWESI SELATAN

Berdasarkan data dari BPS angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2012 di Sulawesi Selatan mengalami penurunan dibandingkan dengan TPT tahun sebelumnya yaitu dari 6,6 persen pada Agustus 2011 turun menjadi 5,9 persen di Agustus 2012.

2.BALI

Hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) Agustus 2013, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Bali pada Agustus 2013 sebesar 1,79 persen atau menurun dibandingkan dengan Februari 2013 1,89 persen dan Agustus 2012 tercatat 2,04 persen.

3.NTT

Berdasarkan data dari BPS Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT Agustus 2013 mencapai 3,16 persen,  naik 0,27 poin dari Agustus 2012 sebesar 2,89 persen.

4.KALIMANTAN BARAT

Berdasarkan data BPS, tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat (5,44%).

5.KALIMANTAN SELATAN

Berdasarkan data BPS, tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan (6,36%).

C.    Berdasarkan tingkat ketimpangan di berbagai bidang

Besaran indeks ketimpangan pendapatan nasional yang diukur dengan Indeks Gini telah mengalami peningkatan secara drastis, dari sekitar 0,35 pada 2008, meningkat tajam menjadi 0,41 pada 2012. Provinsi yang mempunyai indeks ketimpangan sebesar 0,41 antara lain adalah Jawa Barat dan Sulawesi Selatan; indeks ketimpangan sebesar 0,42 adalah DKI Jakarta; indeks ketimpangan sebesar 0,43 adalah DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, dan Papau Barat; sementara yang mempunyai indeks ketimpangan sebesar 0,44 adalah Gorontalo dan Papua.

Lederman et al. (2001) menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi merupakan faktor penyebab tindakan kriminal, sehingga semakin timpang suatu kota atau negara semakin tinggi tingkat kriminalitasnya.

Studi oleh Kennedy dan kawan-kawan (1996) menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, semakin tinggi tingkat ketimpangan sebuah negara bagian, maka semakin tinggi tingkat kematian bayi dan ibu. Beberapa alasan yang mungkin untuk untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah, semakin tinggi ketimpangan, maka kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan semakin beragam dari sisi kualitas dan jenisnya, sehingga menjadi sulit bagi Pemerintah untuk melayani semua segmen.  Dampaknya, kualitas pelayanan kesehatan yang bisa disediakan oleh Pemerintah secara keseluruhan menjadi lebih rendah.

            SOLUSINYA

·         Solusi untuk penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar

·         Solusi untuk mengatasi masalah pengangguran yaitu Pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memeiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja.

·         Solusi untuk mengatasi ketimpangan pendapatan Pemerintah dapat mengurangi ketimpangan dengan tiga cara, yaitu pajak, pengeluaran pemerintah, dan regulasi. Pajak adalah cara paling efektif, yaitu dengan menerapkan pajak progresif kepada golongan kaya untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam program sosial. Tetapi, pajak progresif di Indonesia tidak dapat berjalan dalam praktiknya karena kelemahan sistem perpajakan dan ketaatan membayar pajak yang rendah.

REFERENSI

http://writing-contest.bisnis.com/artikel/read/20140401/372/215671/kriteria-presiden-harapanku

http://www.suaramandiri.com/index.php/metro/item/462-jumlah-pengangguran-di-jatim-per-pebruari-2013-turun-014-persen

http://www.tempo.co/read/news/2014/01/03/173541819/Orang-Miskin-Jawa-Timur-Terbanyak-di-Indonesia

http://m.indopos.co.id/2014/04/entaskan-kemiskinan-banten-wacanakan-pembentukan-desa-terpadu.html

http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/04/22/n4f8m3-angka-kemiskinan-di-dki-meningkat-ini-penjelasan-jokowi

http://duaanak.com/berita-utama/menyoal-realitas-dan-fenomena-kemiskinan-di-jawa-barat/

http://jateng.tribunnews.com/2014/04/21/penurunan-angka-kemiskinan-tidak-merata

http://regional.kompasiana.com/2014/01/12/terbungkus-pesona-kemiskinan-yogyakarta-tertinggi-se-jawa-625885.html

http://srhyebiru.blogspot.com/2013/11/analisis-tingkat-pengangguran-di.html

http://suluhbali.co/berita-kini/berita-terbaru/breaking-news/menurunnya-tingkat-pengangguran-di-bali/

http://ntt.bps.go.id/index.php/berita-resmi-statistik/12-tingkat-pengangguran-provinsi-ntt

http://anggunarianto.blogspot.com/2013/05/masalah-pengangguran-di-kalimanatan_15.html

http://www.merdeka.com/peristiwa/dipimpin-ratu-atut-angka-pengangguran-di-banten-masih-tinggi.html

http://rachmarizta.blogspot.com/2013/11/tingkat-pengangguran-di-jakarta_17.html

http://www.voaindonesia.com/content/tingkat-pengangguran-di-jawa-barat-naik/1796475.html

http://jateng.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=section&id=15&Itemid=87

http://www.nakertrans.jogjaprov.go.id/contentdetil.php?kat=brta&id=NjU=&fle=Y29udGVudC5waHA=&lback=a2F0PWJydGEmbGJhY2s9JnBhZ2U9NA==

http://indonesiasetara.org/mengurangi-ketimpangan-meluruskan-esensi-pembangunan-ii.html

Kondisi Perekonomian Pada Tahap Pemerintahan SBY

KONDISI PEREKONOMIAN PADA TAHAP PEMERINTAHAN SBY

Secara makro, pemerintahan SBY-Boediono boleh dikatakan cukup berhasil menjaga kondisi makro ekonomi Indonesia ditengah instabilitas ekonomi di berbagai negara. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi pada 2009 dan 2010 yang naik dari 4,5% menjadi 6,1%, dan pada 2011 ditargetkan 6,3%. Namun kontribusi konsumsi pemerintah dalam PDB dan investasi dari 2009 hanya sebesar 12,03% dan 32,04% dan angka ini menurun pada 2010 menjadi sebesar 9,1% dan 32,2%.
PDB pada pemerintahan SBY-Boediono masih didominasi sektor konsumsi yaitu 58,6% dan 56,7% yang menandakan pertumbuhan ekonomi ini masih didorong oleh kebutuhan konsumsi masyarakat yang hanya sedikit dipengaruhi oleh pemerintah. Jika dibreakdown sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada 2010 adalah sektor pengangkutan, sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah adalah sektor pertanian, apabila dianalisa maka sektor yang bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar justru pertumbuhannya paling minim. Hal ini jelas menurunkan daya penciptaan lapangan kerja dari setiap 1% pertumbuhan ekonomi, yang pada era orde baru sempat mencapai 400.000.
Indikator lain adalah tingkat kemiskinan yang pada 2009  mencapai 14,15% dan pada 2010 turun menjadi 13,33%. Meskipun terlihat sukses, tetapi hal yang harus diingat adalah tingkat kemiskinan pada 2010 menggunakan garis kemiskinan Rp. 211.000 yang boleh dikatakan tidak manusiawi. Secara kasar 1 orang miskin di Indonesia harus bisa hidup dengan penghasilan Rp7.000/hari, padahal setidaknya untuk makan dengan gizi yang cukup saja bisa membutuhkan Rp 15.000/hari hanya untuk makan saja. Dengan garis kemiskinan serendah ini, maka orang dengan penghasilan Rp 10.000/hari saja sudah dikatakan tidak miskin. Seharusnya pemerintah berani menetapkan standar yang layak, yang artinya garis kemiskinan harus ditingkatkan. Tujuannya adalah agar pemerintah terpacu lebih keras memberantas kemiskinan dan tidak hanya bergantung pada kesuksesan-kesuksesan statistik tanpa melihat kondisi riil di lapangan.
Dari sisi indikator pengangguran terbuka, maka pemerintah cukup berhasil dimana angka pengangguran turun dari 7,87% pada 2009 menjadi 7,14% dari 2010. Meskipun terjadi penurunan, sesungguhnya angka ini masih jauh dari kondisi full employment yang normalnya berada pada kisaran 3%. Penurunan pengangguran yang lebih cepat dapat dilakukan pemerintah andai pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu dipacu hingga mencapai angka 8%. Indikator makro terakhir yaitu inflasi berada pada level 2,78% pada 2009 menjadi 6,96% pada 2010. Pada 2011 diprediksi angka inflasi masih mencapai 6%, namun dengan konsekuensi hampir hancurnya APBN Indonesia untuk mempertahankan subsidi BBM. Pemerintahan cukup tertolong karena harga minyak dunia sempat turun sampai saat ini. Penurunan ini membantu APBN agar dapat terjaga pada level aman. Khusus terkait APBN, penyerapan anggaran masih berkisar pada level 90-95%, angka yang mengecewakan jika mengingat kondisi ekonomi Indonesia.
Tetapi jika bersentuhan dengan kondisi riil perekonomian Indonesia khususnya ekonomi mikro, maka keluhan seputar kondisi dan daya saing usaha Indonesia masih sangat buruk. Keluhan seperti birokrasi, sistem hukum dan infrastruktur, masih menjadi hambatan bagi pelaku usaha Indonesia. Jika kondisi ini dibiarkan tentu sulit mengharapkan terjadinya transformasi struktural di Indonesia menuju struktur ekonomi negara maju yang output ekonominya didukung oleh investasi dan output PDB didominasi sektor tersier. Karena para pengusaha yang memberi value added pada barang primer menjadi enggan untuk menjalankan usahanya. Perlu ada usaha pemerintah menjembatani stabilitas ekonomi makro untuk mendorong kemajuan di sektor mikro.

Ciri Khas Prekonomian Pada Tahap Pemerintahan SBY

Sistem ekonomi yang diterpakan di indonesia adalah sistem ekonomi pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi.

Adalpun ciri-ciri utama sistem perekonomian pada tahap pemerintahan SBY :

1.      Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 ayat 1,2,3,4 UUD 1945 hasil

amandemen

2.      Demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia sekaligus menjadi ciri khas

3.      Menurut Tap MPR No: II / MPR / 1993 tentang GBHN

                         

Sasaran Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Priode Pemerintahan SBY

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Prioritas Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Tahap Pemerintahan SBY 

1.      Prioritas pertama adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akan diarahkan untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum, transparan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di pusat dan di daerah. 

2. Prioritas kedua, pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju kesejehteraan rakyat, kemandirian, keluruhan budi pekerti, karakter bangsa yang kuat, serta kewirausahaan. 
3. Prioritas ketiga, kesehatan, melalui pendekatan preventif terpadu, tidak hanya kuratif."Sehingga secara keseluruhan dan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran millinnium development goal (MDGs) tahun 2015," 
4. Prioritas keempat, penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan yang pro-rakyat, peningkatan kualitas dan dan perlusan kebijakan afirmatif untuk penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.
5. Prioritas kelima, ketahanan pangan yang diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri terutama padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan ikan. Lalu, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan. 
6. Prioritas keenam, infrastruktur dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasana infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung peningkatan daya saing sektor riill dan meningkatkan Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS), dalam penyediaan infrastruktur. 
7. Prioritas ketujuh, iklim investasi dan iklim usaha melalui perbaikan kapasitas hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta kebijakan ketenagakerjaan. 
8. Prioritas kedelapan, pembangunan ketahanan energi dan kemandirian energi diarahkan untuk mencapai bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia, penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), efisiensi konsumsi dan penghematan energi serta meningkatkan produksi dan pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis. 
9. Prioritas kesembilan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana ditekankan pada upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan serta meningkatkan daya dukung lingkungan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan dengan disertai upaya pengelolaan risiko bencana dan dampak perubahan iklim global. 
10. Prioritas kesepuluh, daerah tertinggal, terdepan, terluar,dan pasca konflik  dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah kabupaten tertinggal serta masih beragamnya permasalahan keterisolasian daerah perbatasan, pulau terluar, terpencil, dan pesisir serta pecepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. 
11. Prioritas kesebelas, kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, dimaksudkan dalam rangka  pengembangan dan perlindungan kebhinnekaan budaya, karya seni, serta untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sektor yang Menjadi Prioritas Pembangunan Ekonomi Pada Tahap Pemerintahan SBY

Presiden SBY memprioritaskan enam sektor utama perekonomian guna mengantisipasi situasi ekonomi 2013-2014.

Presiden SBY saat memberikan pengantar dalam "retreat" ekonomi di Istana Kepresidenan Bogor mengatakan enam sektor utama tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, stabilitas harga, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan ketahanan energi.

"Enam sektor utama inilah yang menjadi fokus dan prioritas kita untuk dua tahun mendatang," ucapnya, menegaskan.

Hasil-hasil Pembangunan Ekonomi Pada Tahap Pemerintahan SBY

Dalam masa pemerintahanya presiden SBY menambah hutang ke CGI sebesar US $ 3,4 milyar untuk menutup separuh defisit anggaran, seratus hari pertama lebih banyak menekankan program ekonomi makro dari pada program peningkatan eksport secara spesifik. Melanjutkan pertumbuhan ekonomi pada masa megawati. Pada tahun 2004 diperkirakan pertumbuhan ekonomi 4,5 – 4,9 %, inflasi diperkirakan meningkat mencapai 5,5% saat di lantik padsa Oktober inflasi sebesar 0,56 bulan November meningkat menjadi 0,89%. Mengawali pemerintahannya, basis pendapatan perkapita sekitar US $ 1000. Kebijakan yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengendalikan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan memperbaiki iklim investasi. Kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi di perdagangan dan PNS sangat tinggi.

Sumber :

http://kastratfeui.wordpress.com/2011/12/13/reshuffle-evaluasi-2-tahun-kinerja-pemerintahan-sby-boediono/

http://lukmana-lukmana.blogspot.com/2014_03_01_archive.html

http://nofianapratiwi.blogspot.com/2010/12/hasil-pembangunan-di-indonesia.html

http://satriabayususeno.blogspot.com/2014_03_01_archive.html